Penyandang disabilitas sering sekali kurang mendapat perhatian, seperti mendapat perlakuan yang berbeda atau diskriminasi. Kurangnya akses juga menjadi penghambat kehidupan sehari-hari.
Topik: DPRD Kota Bontang
Anggota DPRD Bontang Fraksi Beberapa Partai Ikut Kritisi Pemkot Soal Penurunan PAD
Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang Rp 2,5 triliun, PAD Bontang hanya berkisar Rp 208 miliar.
Dewan Usulkan Pemkot Bentuk Badan Hukum Promosi Wisata Kota Bontang
DPRD Kota Bontang mendorong agar Pemkot membentuk badan hukum promosi pariwisata daerah.
Dewan Minta Pemkot Bontang Evaluasi, Tarif Sewa Lapak di Animal Fest Disdamkartan Disebut Mahal
Tarif penyewaan lapak pedagang di event Animal Fest Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) disorot DPRD Bontang.
Gedung MTQ di Lang-lang Tidak Sediakan Mushola dan Toilet Umum, Jadi Sorotan DPRD Bontang
Kurangnya fasilitas umum toilet dan mushola di dalam Gedung MTQ Bessai Berinta Lang-lang, Bontang menjadi sorotan Dewan Komisi III.
Proyeksi APBD Bontang Naik Menjadi Rp 2,5 Triliun, Dewan: Dana Transfer Pusat Meningkat
Proyeksi APBD Kota Bontang di Semester kedua naik menjadi sebesar Rp 2,5 triliun.
Meningkatkan Aspek Pariwisata, Dewan Dukung Rencana Perbaikan Dermaga Tanjung Laut Indah di Bontang
Rencana perbaikan fasilitas dermaga Tanjung Laut Indah (TLI) di Bontang, mulai digulirkan yang rencana akan dijadwalkan perbaikannya mulai tahun depan.
Ketua DPRD Kota Bontang Terima Penghargaan Green Leadership 2022 untuk Keberlanjutan Lingkungan
Ketua DPRD Andi Faisal Sofyan Hasdam beserta Walikota Bontang Basri Rase telah menerima Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra Tahun 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD Bontang Dorong Larangan Praktik Pengemis dan Pengamen: Meninjau Kembali Perda Nomor 3 Tahun 2020
Pemerintah Kota Bontang telah menerapkan larangan terhadap praktik mengemis, mengamen, dan meminta sumbangan di ruang publik.
Perubahan IMB Menjadi PBG, 174 Pengajuan di Bontang Terkendala Sistem Baru | Dewan: Carikan Segera Solusinya!
Perubahan nama atau istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 3
- 4
- 5
- …
- 8
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.