Anggota DPRD Bontang Fraksi Beberapa Partai Ikut Kritisi Pemkot Soal Penurunan PAD

oleh -
Penulis: Ardiansyah
Editor: Ardiansyah
Ilustrasi kota Bontang. Foto: Dok. BorneoFlash/Ardian.
Ilustrasi kota Bontang. Foto: Dok. BorneoFlash/Ardian.

BorneoFlash.com, BONTANG – Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang Rp 2,5 triliun, PAD Bontang hanya berkisar Rp 208 miliar. 

Hal tersebut membuat Fraksi PKB, PDIP dan PPP DPRD Bontang ikut mengkritisi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bontang tahun anggaran 2023 ini. 

Artinya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut pajak dan retribusi tak mampu memungut pendapatan lebih dari 10%. 

Adapun Fraksi gabungan PKB-barisan pendukung pemerintah ikut bersuara. Dalam rapat paripurna Anggota DPRD Agus Suhadi mengatakan bahwa agar Pemkot memberi penjelasan terkait keuangan daerah. 

“Meminta kepada pemerintah agar dapat memberikan penjelasan terkait pendapatan yang mengalami perubahan, berupa kenaikan dan penurunan,” kata Agus Suhadi saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKB bersama PPP dan PDI Perjuangan, Jumat (01/09/2023). 

Baca Juga: https://borneoflash.com/2023/09/06/proyeksi-apbd-bontang-naik-menjadi-rp-25-triliun-dewan-dana-transfer-pusat-meningkat/

Sementara itu, Walikota Bontang Basri Rase berikan tanggapan atas pandangan dari Fraksi PKB, PPP dan PDI Perjuangan tersebut.

Ia mengatakan, mengenai kenaikan PAD memang seluruhnya dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan sejumlah pos Pendapatan Daerah mengalami penurunan. 

“Pajak Daerah turun pada pos Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah,” kata Walikota.

Sementara Retribusi Daerah yang turun bersumber dari minimnya Pungutan Pelayanan Pasar, Pungutan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Rumah Potong Hewan (RPH), serta pungutan Persetujuan Bangunan Gedung. 

“Penurunan target pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, karena adanya koreksi pendapatan kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) non Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” ucap Basri Rase.

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.