Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kemampuan teknis prajurit penerangan, Kodam VI/Mulawarman menggelar Penataran Bidang Penerangan Tahun Anggaran 2026, pada Rabu (4/2/2026).
Tag: Tahun Anggaran 2026
Bantuan Keuangan Parpol di Samarinda Bertambah, Anggaran 2026 Capai Rp3,1 Miliar
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menetapkan kenaikan nilai bantuan keuangan bagi partai politik pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini diambil meskipun pemerintah pusat tengah mendorong langkah efisiensi belanja di berbagai sektor.
Ditpamobvit Polda Kaltim Raih Prestasi pada Treasury Awards dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran TA 2026
Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Kalimantan Timur (Kaltim) menghadiri kegiatan Treasury Awards sekaligus Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026, yang diselenggarakan di Gedung Keuangan Negara Balikpapan, pada Selasa (27/1/2026) mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai.
Pemkab Kutim Tegaskan Komitmen Percepatan Pembangunan Tahun Anggaran 2026
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada Tahun Anggaran 2026.
Otorita IKN Matangkan Pengelolaan APBN 2026, Siapkan Anggaran sebagai Mesin Pembangunan Nusantara
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memperkuat kesiapan tata kelola anggaran untuk memastikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 berjalan optimal.
Dana Transfer Dipangkas, DPRD PPU Terpaksa Pangkas Pokir Usulan Warga
Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengurangi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2026 mulai berdampak langsung terhadap ruang fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
APBD Berau Tahun Anggaran 2026 Disahkan Sebesar Rp3,42 triliun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 akhirnya disetujui Pemkab Berau dan DPRD Rapat Paripurna, pada Minggu malam (30/11/2025).
DPRD PPU Harus Seleksi Ketat Hasil Reses dan Aspirasi Rakyat
Kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat untuk Tahun Anggaran 2026 berdampak langsung pada ruang fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Pemkot dan DPRD Sepakat Raperda 2026, Pastikan Layanan Publik Tetap Aman
Meski menghadapi tekanan fiskal akibat penyesuaian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2026.
Fraksi Demokrat Tolak Beri Pandangan APBD 2026, Kritik Keterlambatan dan Minimnya Data
Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara tegas menolak memberikan pandangan terhadap Nota Keuangan Bupati PPU terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.