Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengurangi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2026 mulai berdampak langsung terhadap ruang fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Tag: dprd penajam paser utara
Jembatan Tol Penajam–Balikpapan Kembali Mengemuka, DPRD PPU Pastikan Tak Berhenti di Wacana
Rencana pembangunan jembatan tol penghubung Penajam–Balikpapan kembali menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Fraksi Demokrat Kritisi Pembahasan RAPD 2026: “Waktu Terlalu Sempit, Pengawasan Tidak Maksimal”
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, menyoroti proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPD) 2026 yang dinilai berlangsung terlalu sempit dan terlambat.
KKP Beri Lampu Hijau, Pembangunan TPI Waru Diklaim Siap Ngebut di 2026
Rencana pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) beserta fasilitas pendukung di Kecamatan Waru, Penajam Paser Utara (PPU), kembali mendapat harapan baru setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan dukungan penuh terhadap proyek strategis tersebut.
Golkar Dukung Pembahasan RAPBD 2026: Tekankan Efisiensi, Transparansi, dan Dampak Nyata untuk Masyarakat
Anggota Fraksi Golkar DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Irawan Heru, menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, pada Rabu (3/12/2025).
DPRD PPU: Jangan Anggap Sepaku Beban, IKN Adalah Peluang Emas Jangka Panjang
Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, meminta pemerintah daerah agar tidak memandang status Kecamatan Sepaku sebagai beban.
DPRD PPU Pastikan Isu Pengurangan TPP ASN Belum Valid: “Insyaallah Masih Aman”
Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Rahman Wahid, menegaskan bahwa informasi mengenai potensi pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab PPU belum memiliki dasar yang jelas.
DPRD PPU Harus Seleksi Ketat Hasil Reses dan Aspirasi Rakyat
Kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat untuk Tahun Anggaran 2026 berdampak langsung pada ruang fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
DPRD PPU Soroti Minimnya Langkah Pemerintah Buka Lapangan Kerja: “Masyarakat Menunggu, Jawabannya Belum Ada”
Kekhawatiran terkait minimnya langkah nyata pemerintah daerah dalam menyiapkan pembukaan lapangan kerja terus menguat, terlebih di tengah potensi meningkatnya angka pengangguran di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
DPRD PPU Desak SPBN Masuk APBD 2026: Nelayan Tercekik Harga BBM Rp12.500 per Liter
Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) agar memasukkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- 10
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.