BorneoFlash.com, PENAJAM – Anggota Fraksi Golkar DPRD Penajam Paser Utara PPU), Irawan Heru, menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, pada Rabu (3/12/2025).
Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi penyampaian awal Raperda APBD yang menjadi dasar pembahasan lanjutan antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih atas diajukannya Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut,” ujar Irawan Heru.
Irawan menegaskan bahwa APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting karena menjadi alat pemerintah daerah untuk mengatur dan mengarahkan perekonomian, serta memastikan roda pemerintahan berjalan optimal melalui pengaturan pendapatan dan belanja.
Ia menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2026 telah melalui proses sesuai mekanisme yang disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Kualitas APBD akan sangat berkaitan dengan nilai ekonomi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan responsibilitas,” jelasnya.
Menurutnya, prioritas pembangunan daerah harus dilaksanakan secara efisien, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan juga diperlukan agar perencanaan dan penganggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Belanja daerah harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur berkualitas dan pengelolaan anggaran yang lebih baik untuk mendorong pemulihan ekonomi. Selain itu, digitalisasi daerah dianggap penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kami mendorong agar pemerintah memberikan ruang bagi tumbuhnya inovasi dari berbagai sektor produktif,” lanjutnya.
Setelah mencermati dokumen dan materi penyampaian RAPBD, Fraksi Golkar menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah selama kebijakan yang disusun tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Fraksi Golkar dapat menerima Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut secara mendalam dengan memperhatikan catatan dan rekomendasi yang kami sampaikan,” pungkasnya. (*/Adv)
