BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tertuju pada satu hal penting yakni ketersediaan gas elpiji 3 kilogram.
Untuk memastikan pasokan aman bagi warga, Komisi II DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Patra Niaga dan 12 agen LPG 3 kilogram, di Ruang Rapat Gabungan DPRD Balikpapan, pada Rabu (5/11/2025).
Langkah ini diambil sebagai antisipasi dini terhadap potensi kelangkaan LPG, yang kerap terjadi di momentum-momentum besar, saat kebutuhan rumah tangga melonjak tajam.
“Kami tidak ingin masyarakat kembali kesulitan mencari LPG saat Natal dan Tahun Baru. Karena itu, koordinasi ini penting agar pasokan dan distribusi bisa dikendalikan sejak awal,” ujar Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, usai rapat.
Rapat tersebut juga menjadi ajang evaluasi terhadap sistem distribusi LPG di lapangan. Salah satu pembahasan utama adalah rencana penambahan agen baru, yang diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan dan menekan potensi penumpukan permintaan di beberapa wilayah.
Namun, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa penambahan agen belum dapat dilakukan, karena kuota LPG 3 kilogram ditentukan langsung oleh pemerintah pusat dan belum ada tambahan alokasi untuk Balikpapan.
“Kalau agen baru dibuka tanpa tambahan kuota, maka akan mengurangi jatah agen lama dan justru memunculkan persoalan baru,” terang Taufik, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Taufik juga menyebutkan bahwa satu calon agen baru telah mengajukan izin sejak Juli 2024, tetapi masih menunggu rekomendasi dari Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan. Ia mengingatkan agar rekomendasi tersebut tidak dikeluarkan tanpa kajian kebutuhan dan kesiapan distribusi di lapangan.
Selain masalah kuota dan agen, DPRD juga meminta Pertamina Patra Niaga menyiapkan simulasi pasokan, untuk menghadapi lonjakan konsumsi pada akhir tahun. Simulasi ini dinilai penting agar tidak ada keterlambatan distribusi yang bisa memicu kelangkaan di tingkat pengecer.
“Meski Pertamina belum bisa menjamin sepenuhnya stok aman, mereka sudah berkomitmen menjaga rantai distribusi agar tidak terputus,” ungkap Taufik.
DPRD bersama Pemkot Balikpapan juga telah mengirimkan surat resmi ke pemerintah pusat, untuk mengajukan penambahan kuota LPG bersubsidi.
Menurut Taufik, langkah ini penting mengingat pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi di Balikpapan. “Kami sudah bersurat dan berkoordinasi, tinggal bagaimana dukungan dari DPR RI untuk memperjuangkan tambahan kuota bagi Balikpapan,” tegasnya.
DPRD berharap upaya koordinasi lintas pihak ini dapat menciptakan distribusi LPG yang lebih stabil dan transparan, sehingga masyarakat bisa menjalani perayaan Natal dan Tahun Baru tanpa kekhawatiran akan krisis gas.
“Yang kita jaga bukan hanya stok, tapi juga kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah hadir mengantisipasi kebutuhan mereka,” tutup Taufik. (Adv)
