BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo melakukan serangkaian kunjungan ke sejumlah dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengenali lebih dalam kinerja, tantangan, dan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan menjadi fokus pada tahun 2025–2026.
Dalam keterangannya kepada media, Jumat (11/4/2025), Bagus menyampaikan bahwa komunikasi awal ini penting untuk menyelaraskan visi dan program kerja antara dirinya dan perangkat daerah. “Kita ingin tahu apa saja yang sudah dan akan dilakukan,” ujarnya.
Saat kunjungannya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Ia mengapresiasi keberadaan Mal Pelayanan Publik yang memungkinkan proses administrasi, termasuk pencetakan KTP, bisa dilakukan lebih cepat dan tersebar di berbagai titik pelayanan.
“Ini bisa memangkas waktu layanan. Kita ingin masyarakat bisa cetak KTP cukup dalam hitungan menit, tidak perlu menunggu berjam-jam,” kata Bagus.
Kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bagus menyoroti volume sampah harian yang mencapai 420 ton dan mendorong pengelolaan modern dan partisipasi pihak ketiga dalam mengubah sampah menjadi energi. “Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan jadi bom waktu. Kita ingin solusi berkelanjutan,” tegasnya.
Di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR), Wawali mengatakan proses revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Balikpapan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik dan pelaku usaha. “Revisi RDTR harus akomodatif, mendengarkan kebutuhan masyarakat serta mendukung pengembangan ekonomi kota,” tuturnya.
Sementara itu, di Dinas Koperasi, UMKM dan Industri (DKUMKMP), Bagus menanyakan penurunan jumlah pelaku UMKM dan menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam memfasilitasi lahirnya wirausaha baru.
“Potensi usaha di Balikpapan besar, tapi perlu didukung dengan pembinaan dan fasilitas,” katanya.
Dengan semangat kolaboratif, Bagus Susetyo berharap sinergi antar OPD semakin kuat untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih efektif, inovatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
