BorneoFlash.com, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, meminta perusahaan aplikator ojek online (ojol) menurunkan potongan biaya layanan menjadi 10%. Ia menilai aplikator tidak berkontribusi signifikan dalam operasional driver, tetapi terus menaikkan potongan layanan dari 10% menjadi 15%, bahkan kini lebih dari 20%.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama operator transportasi daring di Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025), Adian mengusulkan agar Menteri Perhubungan segera menyesuaikan tarif potongan sambil menunggu revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
“Mereka tidak punya pool, tidak menyediakan montir, tidak bertanggung jawab jika driver mengalami masalah, tetapi tetap mengambil potongan 20%,” tegasnya.
Adian juga mengkritik sikap aplikator yang tidak peduli terhadap nasib driver, termasuk saat terjadi kasus penyanderaan dan kekerasan beberapa tahun lalu. Menurutnya, meski insiden tersebut merupakan pelanggaran hukum, aplikator tidak mengambil tindakan apa pun.
Selain itu, ia membandingkan aplikasi transportasi online dengan perusahaan transportasi konvensional yang lebih memperhatikan kesejahteraan pengemudi, seperti menyediakan pool dan perlindungan kendaraan. “Keuntungan aplikator daring jauh lebih besar, tetapi mereka tidak memiliki tanggung jawab yang sama,” ujarnya.
Atas dasar itu, Adian mendesak agar rekomendasi penurunan tarif potongan menjadi 10% segera diproses. Ia menegaskan bahwa regulasi potongan 20% harus segera direvisi karena tidak ada kepastian kapan revisi UU LLAJ selesai.
“Kita tidak bisa membiarkan driver terus tertindas. Revisi UU bisa memakan waktu dua bulan, tiga bulan, satu tahun, atau lebih. Selama itu, potongan harus diturunkan,” pungkasnya. (*)
