BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mendorong Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), dapat mengoptimalisasikan sektor pajak dan retribusi daerah.
Pasalnya, hasil dari pungutan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan, yang mana PAD itu merupakan indikator keberhasilan kinerja pemerintah daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik mengatakan salah satu sumber pendapatan daerah diperoleh dari hasil pajak dan retribusi daerah, untuk membiayai pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. “Kita ketahui jantungnya daripada pembangunan ekonomi ini adalah pajak yang menjadi salah satu pendapatan daerah,” ujarnya kepada media.
Apalagi saat ini Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) dan juga sebagai kota jasa sehingga unsur-unsur atau sektor-sektor yang berhubungan dengan ekonomi harus dimaksimalkan. Nantinya, pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan kepada pemerintah, akan dikembalikan kepada masyarakat, melalui pembangunan seperti pembangunan infrastruktur. “Apakah nanti kedepannya kita berusaha untuk bisa meningkatkan PAD,” katanya.
Kota Balikpapan mempunyai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sebesar Rp4 Triliun, diharapkan APBD tahun 2025 dapat meningkat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan Kota Balikpapan. Sumber pendapatan daerah yang penting diperoleh salah satunya sektor pajak dan retribusi daerah.
Walaupun ada sumber pendapatan lainnya yakni bantuan keuangan dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). “Kita berharap bagaimana kita bisa meningkatkan dari sektor itu,” katanya.
Japar memberikan contoh Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan daerah industri, yang mana PAD dihasilkan cukup besar, sehingga berkorelasi dengan APBD yang diterima. APBD Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat, bahkan hampir 3 kali lipat dari APBD Kota Balikpapan.
“Kita sadar bahwa daerah mereka daerah industri dan sumber daya alam juga besar. Kita sangat tergantung pada sektor pajak,” sebutnya.
Oleh karena itu, sektor pajak dan retribusi yang belum maksimal dapat digenjot, seperti dari sektor PBB, atau pendapatan pariwisata atau dari sektor ekonomi lainnya seperti hotel, restoran yang perlu ditingkatkan pengawasan khususnya, sehingga PAD Kota Balikpapan meningkat. “Bagaimana kita mengawasi pemerintah daerah, khususnya OPD terkait didalam hal melaksanakan pemenuhan pajak, agar PAD bisa meningkat,” terangnya. (Adv)
