BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, H Iwan Wahyudi mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Terkait untuk dapat menemui pihak Pertamina, supaya bisa berkolaborasi bersama melakukan pembinaan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Lapangan Merdeka (Lapmer).
“Kita punya Perda Penataan PKL, Kita bisa berkolaborasi dengan pihak Pertamina selaku pemilik kawasan. Jadi pedagang kita yang sudah bagus usahanya nggak langsung dilarang berjualan, seharusnya dilakukan pemberdayaan,” jelasnya kepada awak media, Rabu (8/11/2023).
Iwan sangat menyayangkan terjadinya penertiban terhadap pedagang kaki lima di kawasan Pertamina.
Walaupun memang keputusan ini merupakan kewenangan Pertamina dalam hal menata kawasannya. Namun, Pertamina juga mesti melakukan pertimbangan untuk memperhatikan para pedagang yang mengandalkan perekonomiannya dari usaha tersebut.
“Disitukan sudah muncul kawasan ekosistem usaha, masyarakat Balikpapan berharap dari kehidupan disitu. Kami mendorong pihak Pertamina agar tidak melakukan penertiban tapi penataan,” jelas Anggota DPRD Dapil Balikpapan Utara.
Dengan alasan mengganggu estetika kota, keindahan dan kebersihan kota, para pedagang dilarang berjualan, ia menganggap hal itu bisa diatur bersama dengan kolaborasi.
“Semua bisa diatur estetika, keindahan dan kebersihan kalau sama-sama kita lakukan pembinaan, penataan dan kesepakatan kalau nggak bersih akan dievaluasi sekali dua kali sampai berkali-kali berarti teman-teman (pedagang) yang tidak komitmen,” papar Politisi PPP.
Sebenarnya penataan itu perlu kajian bersama, lokasi yang baik untuk para pedagang berjualan, dimana pihak Pertamina mungkin mempunyai gambaran dan pelaku usaha juga memiliki harapan untuk tempat yang lebih ekonomis berjualan. “Nanti kami monitoring dan berkoordinasi dengan dinas terkait,” serunya.
