BorneoFlash.com, SAMARINDA – Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor mengharapkan peran Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) dapat melakukan tugas dan fungsi pengawasan penyiaran lebih optimal dalam era digitalisasi saat ini.
Isran Noor mengatakan amanah UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran harus bisa dilaksanakan dengan baik oleh lembaga penyiaran di daerah.
“Saya yakin para komisioner KPID Kaltim mampu, terlebih mereka dipilih melalui pemilihan yang benar tanpa ada proses kongkalikong,” ujar Isran Noor saat melantik dan mengambil sumpah jabatan Komisioner Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Kaltim periode 2022-2025 di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (5/4/2022)
Tugas itu diantaranya, mengkoordinasikan dan mempersiapkan infrastruktur penyiaran serta melakukan fungsi pengawasan kegiatan penyiaran di Kaltim.
Mantan Bupati Kutai Timur itu juga berharap KPID yang baru dilantik, sesuai tugas dan fungsinya dapat membantu tugas penyiaran terkait rencana pembangunan ibu kota negara baru Republik Indonesia di Kaltim yang masih memunculkan beragam pendapat.
“Yang namanya negara demokrasi ya wajar saja berpendapat, ada yang pro maupun kontra,” ujarnya.
Hal terpenting menurut Isran, bagaimana menyampaikan informasi terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) itu secara jelas dan benar bahwa tujuan pemindahan ibu kota negara pengganti Jakarta ke Kaltim telah berdasar kajian-kajian dan sesuai kebutuhan.
“IKN baru ini bukan untuk Kaltim saja, tetapi juga milik bangsa bangsa lain di dunia,” tandasnya.
Tujuh Komisioner KPID Kaltim periode 2022-2025 yang dilantik yaitu, Ali Yamin Ishak, Irwansyah, Aji Novita Wida Vantina, Dedy Pratama, Tri Herdiyanto, Hajuturamsyah dan Hendro Prasetyo.
Pada bagian lain, Pemprov Kaltim juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada komisioner KPID periode sebelumnya, yang telah bekerja dengan baik dan paripurna.
“Mudah-mudahan pengabdian dan amal baik saudara-saudara, diberi pahala yang setimpal dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Gubernur.
Sumber: Humas Pemprov Kaltim
