BorneoFlash.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan anak-anak sangat rentan menjadi korban penipuan daring. Karena itu, ia mendorong orang tua, khususnya para ibu, berperan aktif dalam pengasuhan digital untuk melindungi anak di ruang digital.
Meutya menjelaskan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) guna menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak. Namun, ia menekankan regulasi tersebut tidak akan efektif tanpa keterlibatan langsung orang tua di rumah.
Dalam diskusi She-Connects di Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026), Meutya menyatakan pendampingan orang tua, terutama peran ibu, sangat menentukan terciptanya ekosistem digital yang sehat.
Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan 22 persen pengguna internet di Indonesia pernah mengalami penipuan daring. Sementara itu, hampir 50 persen pengguna internet merupakan anak di bawah usia 18 tahun. Data Safer Internet Center juga mencatat 46 persen anak usia 8–17 tahun pernah mengalami penipuan daring.
PP TUNAS mengatur tanggung jawab platform digital dalam melindungi anak, termasuk pengelolaan akun anak, pembatasan fitur berisiko, dan pengawasan yang lebih ketat. Meski demikian, Meutya menegaskan pendampingan orang tua tetap menjadi benteng utama pelindungan anak.
Ia juga mengajak komunitas perempuan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat literasi digital dan menyosialisasikan PP TUNAS secara berkelanjutan. (*)
