BorneoFlash.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan insentif Rp6 juta per hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi strategi efisien untuk mencegah pemborosan APBN.
Ia menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi anggapan bahwa fasilitas SPPG memboroskan anggaran negara. Menurutnya, skema kemitraan justru membuat program berjalan lebih efisien dan meminimalkan risiko bagi pemerintah.
“Rp6 juta per hari bukan dana pembangunan dari APBN, tetapi pembayaran layanan atas operasional SPPG. Mitra membiayai seluruh pembangunan fasilitas secara mandiri,” kata Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Selain itu, mitra juga menanggung seluruh risiko, mulai dari pembangunan, operasional, evaluasi, hingga bencana alam. Sebagai contoh, banjir pernah merusak salah satu SPPG di Aceh.
Dalam kejadian tersebut, mitra menanggung kerugian dan membangun kembali fasilitas tanpa tambahan anggaran negara.
“Ketika banjir menyapu SPPG di Aceh, mitra yang menanggung kerugian, bukan BGN. Karena itu insentif Rp6 juta per hari sangat efisien karena BGN tidak mengeluarkan biaya pemeliharaan maupun perbaikan,” ujarnya.
Dadan menilai pembangunan oleh mitra lebih efisien karena mereka tidak mungkin melakukan mark up terhadap proyek yang mereka biayai sendiri. Ia mencontohkan pembangunan SPPG oleh Pondok Pesantren Persatuan Islam (Persis) dengan investasi sekitar Rp3 miliar.
“Jika pemerintah membangun fasilitas itu menggunakan APBN, biayanya bisa mencapai Rp6 miliar. Artinya, kita bisa menghemat lebih dari 50 persen,” jelasnya.
Selain lebih hemat, skema kemitraan juga mempercepat pembangunan. Mitra dapat menyelesaikan pembangunan SPPG dalam waktu sekitar dua bulan.
Saat ini BGN mencatat mitra telah membangun 24.122 SPPG melalui skema kemitraan dan seluruhnya sudah beroperasi, dengan rata-rata pembangunan sekitar 50 unit per hari. (*)
