BorneoFlash.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melakukan penggeledahan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan di Jakarta, pada Selasa (13/1/2026).
Langkah ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya kegiatan tersebut. “Benar, saat ini satgas KPK sedang melakukan penggeledahan di Kantor DJP,” ujarnya kepada wartawan.
Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada proses pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara untuk periode 2021–2026. Sebelumnya, pada Senin (12/1/2026), KPK juga telah menggeledah kantor KPP Madya Jakarta Utara guna mendalami perkara yang sama.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 9–10 Januari 2026, yang sekaligus menjadi OTT pertama KPK pada tahun 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan delapan orang yang diduga terlibat dalam pengaturan kewajiban pajak di sektor pertambangan.
Pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi Agus Syaifudin (AGS), Tim Penilai Askob Bahtiar (ASB), konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin (ABD), serta staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY).
Edy Yulianto diduga memberikan suap senilai Rp4 miliar kepada sejumlah pegawai KPP Madya Jakarta Utara. Suap tersebut diduga bertujuan untuk menurunkan nilai kekurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada tahun pajak 2023, dari sekitar Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar.
