BorneoFlash.com, KUKAR – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mengingatkan agar wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak gegabah dipaksakan.
Ia menilai, jika Pilkada kembali dilakukan melalui DPRD, maka konsekuensinya bukan sekadar teknis pemilihan, melainkan bergesernya prinsip dasar demokrasi lokal.
Menurutnya, demokrasi daerah yang selama ini berjalan melalui pemilihan langsung telah membentuk relasi yang jelas antara rakyat dan pemimpin.
Mekanisme tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah kepemimpinan secara terbuka, bukan melalui representasi terbatas.
Yani menyebut, meskipun DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat, tetap ada perbedaan mendasar antara mandat memilih dan mandat mewakili.
Karena itu, ia menilai tidak tepat apabila hak memilih kepala daerah sepenuhnya ditarik ke lembaga legislatif.
“Kalau bicara aspirasi publik, justru yang paling jujur adalah ketika rakyat memilih langsung. Kami di DPRD seharusnya menjaga itu, bukan mengambil alih,” ucap Ahmad Yani, pada Jumat (9/1/2026).
