Tekanan terhadap ekosistem Sungai Mahakam dinilai semakin nyata. Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) sekaligus Anggota Panitia Khusus (Pansus), Sri Muryani, menyebut kondisi tersebut sebagai konflik ekologis yang membutuhkan perlindungan hukum lebih kuat.
Topik: DPRD Kutai Kartanegara
Ketua DPRD Kukar Nilai Transparansi Produksi Tambang Masih Lemah
Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menilai transparansi data produksi sektor pertambangan di daerah masih belum optimal.
Lewat Forum Publik, DPRD Kukar Perdalam Substansi Regulasi Daerah
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama pemerintah daerah menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya mematangkan sejumlah regulasi daerah.
Administrasi Lahan Mandek, DPRD Kukar Buka Sengkarut Klaim
Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pengurusan lahan di Desa Jonggon A, Kecamatan Loa Kulu, serta Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, pada Senin (12/1/2026).
Anggota DPRD Kukar Tekankan Transparansi Program di Awal Tahun
Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Akhmad Akbar Haka Saputra, mengingatkan pemerintah daerah agar menyampaikan secara terbuka arah pelaksanaan program di awal tahun anggaran 2026.
Legalitas Mengganjal, Pemanfaatan Kampus Unikarta Seberang Tertahan
Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menilai kejelasan legalitas lahan dan bangunan kampus Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) di kawasan seberang Tenggarong menjadi persoalan yang harus segera dituntaskan.
Ahmad Yani Ingatkan Risiko Elitisasi Demokrasi Jika Pilkada Dikembalikan ke DPRD
Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mengingatkan agar wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak gegabah dipaksakan.
Kasus Pencabulan Pesantren, DPRD Kukar Ditantang Lebih Progresif
Di tengah proses persidangan kasus dugaan pencabulan di salah satu pesantren di Kecamatan Tenggarong Seberang, sorotan kini mengarah pada peran lembaga legislatif daerah.
DPRD Kukar dan Pemkab Sepakati Dua Skema Pembayaran Utang Kontraktor
Hasil rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Pemerintah Kabupaten Kukar menghasilkan kesepakatan dua skema pembayaran utang pemerintah daerah kepada mitra kerja atau kontraktor.
Kukar Penyangga IKN, DPRD Minta Infrastruktur Tak Dibebankan ke APBD
Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani menegaskan, pembangunan infrastruktur strategis di wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak seharusnya dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.
- 1
- 2
- …
- 7
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.