BorneoFlash.com, KUKAR – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan pentingnya kehadiran regulasi yang mampu mengarahkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman agar berjalan lebih terencana dan terpadu.
Anggota DPRD Kukar, Sopan Sopian, menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) saat ini masih dalam tahap harmonisasi dan akan segera disahkan.
Menurutnya, perda tersebut nantinya menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan pembangunan perumahan, sekaligus memastikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas umum.
Ia menilai, pesatnya pembangunan perumahan di Kukar perlu diimbangi dengan regulasi yang jelas agar pengembangan kawasan tidak berjalan sendiri-sendiri dan tetap memperhatikan penataan wilayah.
“Dengan adanya RP3KP, pembangunan bisa lebih tertata, baik dari sisi lokasi, infrastruktur pendukung, hingga aspek lingkungan,” ujarnya, pada Jumat (2/1/2026).
Sopan juga menekankan pentingnya koordinasi antara pengembang dan pemerintah daerah agar pembangunan unit perumahan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Menurutnya, keterlibatan pemerintah menjadi kunci agar kawasan yang dibangun sesuai dengan perencanaan daerah.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa RP3KP juga mengatur penataan kawasan tertentu, termasuk wilayah permukiman di sepanjang bantaran sungai, agar tetap ramah lingkungan dan mendukung kenyamanan masyarakat.
“Penataan ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana menciptakan kawasan yang nyaman, tertib, dan berkelanjutan,” ucapnya.
Ia berharap, pengesahan perda RP3KP mampu mendukung penataan wilayah di seluruh kecamatan di Kutai Kartanegara secara menyeluruh, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan selaras dan berkesinambungan.
