BorneoFlash.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan 11 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2025 hingga 22 Desember dan menetapkan 118 orang sebagai tersangka.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan seluruh OTT tersebut mengungkap dugaan korupsi yang bersifat sistematis di berbagai sektor strategis, terutama pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik, seperti layanan kesehatan, pekerjaan umum, dan praktik jual beli jabatan. Ia menyampaikan pernyataan itu dalam konferensi pers Kinerja Akhir Tahun KPK 2025 di Jakarta.
Fitroh menegaskan KPK menegakkan keadilan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar capaian kuantitatif. Sepanjang 2025, KPK juga menjalankan 69 penyelidikan dan 110 penyidikan.
KPK memulai OTT pertama pada Maret 2025 dengan menangkap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pada Juni, KPK menggelar OTT dan mengungkap dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.
Pada Agustus, KPK mengungkap tiga perkara, yakni dugaan korupsi proyek RSUD Kolaka Timur, suap pengelolaan kawasan hutan, serta pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Pada November, KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
KPK juga menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Pada Desember, KPK menangkap sejumlah jaksa, pengacara, dan pihak swasta di Tangerang, serta menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya sebagai tersangka suap proyek.
KPK menutup rangkaian OTT 2025 dengan operasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, dan menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri setempat beserta dua pejabat kejaksaan sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum. (*)
