Selain itu, biaya pembuatan gambar konstruksi yang melibatkan konsultan juga menjadi beban bagi pelaku usaha, terutama untuk reklame berukuran kecil. Karena itu, Bapemperda mengusulkan agar pemerintah menyediakan template konstruksi untuk ukuran tertentu.
“Kami mengusulkan template untuk reklame ukuran 2×3 dan 4×6, baik vertikal maupun horizontal. Tinggal pakai contoh yang disediakan pemerintah,” ungkap Andi.
Ia menilai reklame dengan ukuran tersebut tidak serumit konstruksi rumah atau gedung, sehingga layak difasilitasi melalui template agar biaya pengurusan PBG lebih terjangkau.
Sementara untuk reklame berukuran besar, seperti di atas 4×6 atau videotron, tetap memerlukan perhitungan teknis khusus.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah zonasi reklame. Andi menjelaskan, dalam Keterangan Rencana Kota (KRK) tidak dikenal istilah zona reklame, sehingga jika dipaksakan justru menimbulkan kebingungan.
“Kalau dikaitkan langsung dengan KRK, itu tidak memungkinkan karena memang tidak ada zona reklame. Maka pengaturannya kita tarik ke konten,” jelasnya.
Sebagai solusi, zonasi reklame akan disesuaikan dengan zona yang telah diatur dalam regulasi lain, seperti Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan ketentuan dari ATR.
“KRK tidak boleh kaku. Kita perlu terobosan agar reklame tetap tertib, tapi pelaku usaha juga mendapat kepastian hukum,” pungkas Andi.
Melalui pembenahan regulasi ini, DPRD Balikpapan berharap penyelenggaraan reklame ke depan dapat lebih tertib, transparan, dan mendukung iklim investasi yang sehat di Kota Balikpapan.
