Hal itu kemudian menimbulkan efek lanjutan berupa tambahan biaya, revisi anggaran, hingga beban keuangan yang harus dipikul kembali di tahun berikutnya.
Ia menegaskan bahwa pola seperti ini harus dihentikan karena hanya akan memperlambat pemerataan pembangunan.
Evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan disebut menjadi langkah penting agar proyek tidak lagi terjebak pada siklus keterlambatan tahunan.
“Setiap rupiah harus diperhitungkan manfaatnya. Kalau proyek terus molor, itu bukan hanya tidak efisien tapi bisa membebani APBD tahun berikutnya,” tegasnya.
Sebagai langkah penguatan, DPRD Kukar akan meminta laporan progres secara lebih detail dan berkala dari setiap perangkat daerah. Yani menekankan, transparansi dan pengawasan ketat merupakan cara terbaik untuk mencegah pemborosan serta memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal.
“Perencanaan itu harus realistis dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai hanya mengejar serapan anggaran tapi tidak siap menyelesaikan pekerjaan,” tutupnya.
