BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mempercepat realisasi Program Gratis Pendidikan Berkelanjutan (Gratispol) menyusul masih adanya sekitar Rp20 miliar yang belum tersalurkan hingga mendekati akhir tahun anggaran.
Langkah percepatan ini ditegaskan penting oleh Pemprov, terutama untuk mengurai hambatan administrasi yang masih dihadapi sejumlah mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS).
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menyebutkan bahwa kendala utama berasal dari belum lengkapnya data mahasiswa pada laman Gaspol, padahal pengisian data tersebut menjadi syarat pemadanan.
Proses pemadanan diperlukan untuk memastikan penerima merupakan warga Kaltim dan tidak sedang menikmati beasiswa dari program lain.
“Kami meminta seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk segera memastikan mahasiswanya mengisi data pada link Gaspol. Data tersebut menjadi dasar untuk mencocokkan apakah mahasiswa benar-benar berdomisili di Kaltim dan tidak menerima bantuan serupa,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemadanan data merupakan langkah penting untuk menghindari kekeliruan administrasi.
Temuan sebelumnya memperlihatkan adanya pemohon yang tidak berasal dari Kaltim atau terindikasi menerima bantuan pendidikan ganda dari program lain.
“Apabila data tidak terpenuhi, risiko salah sasaran sangat besar. Bahkan jika ditemukan menerima bantuan ganda, yang bersangkutan dapat diminta mengembalikan dana. Karena itu, proses pemadanan harus dilakukan dengan ketat,” kata Dasmiah.
Sebagai langkah percepatan, Pemprov juga membentuk Satgas Percepatan Gaspol Pendidikan di setiap perguruan tinggi. Satgas ini diharapkan mampu memastikan seluruh proses administrasi berjalan cepat dan akurat.
