BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Suasana memanas terjadi di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, pada Jumat Sore (14/11/2025), ketika ratusan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemenuhan hak-hak pekerja yang dinilai terabaikan.
Aksi tersebut menjadi sorotan publik karena para buruh menyatakan siap bermalam dan berkemah di depan kantor wakil rakyat, jika persoalan tidak ditindaklanjuti secara konkret. Dalam aksi itu, massa secara bergantian menyampaikan orasi tegas mengenai kondisi yang mereka sebut janji yang tak pernah ditepati.
Tiga Anggota DPRD Kota Balikpapan, yakni Aminuddin, Muhammad Hamid, dan Japar Sidik, turun langsung menemui peserta aksi untuk melakukan dialog terbuka. Namun, pertemuan berlangsung dalam ketegangan karena massa mendesak adanya keputusan saat itu juga, terutama terkait persoalan pemenuhan hak pekerja oleh PT RDMP JO.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Aminuddin, menyampaikan kekecewaannya terhadap perusahaan yang dinilai mengabaikan kesepakatan sebelumnya.
“Beberapa poin sudah kita sepakati dan kita sampaikan kepada pihak perusahaan. Tapi sampai hari ini, kami merasa dikhianati. Kami sebagai anggota DPRD merasa malu karena lembaga yang kita hormati tidak dihargai,” tegasnya di hadapan massa.
Aminuddin menegaskan DPRD memahami kesulitan para pekerja, namun ia juga menyampaikan adanya keterbatasan lantaran Ketua DPRD dan Ketua Komisi IV sedang bertugas di luar kota, sehingga keputusan strategis belum bisa ditetapkan.
Ia berjanji seluruh tuntutan akan dibawa ke rapat pimpinan pada Senin mendatang. “Saya berjanji, Pak Agus dan teman-teman. Hari Senin kami akan bawa masalah ini. Bahkan persoalan ini akan kami bawa ke provinsi dan DPR RI supaya tekanannya lebih kuat,” ujarnya.
Pernyataan ini memicu respons penolakan dari massa buruh yang bersikeras agar DPRD menghadirkan pihak terkait saat itu juga.
Ketua DPD KSPSI Kaltim, Agus, menyatakan bahwa buruh telah terlalu lama diberi harapan tanpa penyelesaian nyata. “Sebagai bukti konkret bahwa ini perjuangan terakhir kaum buruh. Karena kami sudah kenyang dijanjikan,” tegasnya.
Agus menyebut buruh tidak akan membubarkan aksi sebelum perusahaan dan pihak terkait hadir dan duduk bersama membahas hak-hak pekerja tersebut. “Tidak ada alasan di mana pun pimpinan DPRD berada. Jika ada kemauan membela hak buruh, pasti ada jalan,” ujarnya disambut sorakan dukungan para peserta aksi.
Hingga aksi berakhir, belum ada kepastian apakah perusahaan maupun instansi terkait akan dipanggil dalam waktu dekat. (Adv)
