BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menilai pengelolaan videotron di kota ini perlu ditata ulang, agar lebih efisien dan bernilai ekonomi. Salah satu langkah strategis yang diusulkan yakni menyerahkan pengelolaannya dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Perumda Manuntung Sukses.
Dorongan itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan, pada Senin (10/11/2025).
Menurutnya, langkah ini bukan hanya akan menekan pemborosan anggaran, tetapi juga membuka peluang besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Selama ini biaya pemeliharaan videotron dibebankan pada APBD melalui OPD seperti Diskominfo. Padahal anggaran yang dikeluarkan cukup besar setiap tahun, namun tidak menghasilkan pemasukan,” jelas Taufik.
Ia menilai videotron memiliki potensi ekonomi tinggi bila dikelola secara profesional. Dengan sistem penyewaan kepada pihak ketiga sebagai media iklan digital, videotron dapat menjadi sumber pemasukan baru bagi daerah.
Sebagai pembanding, Taufik menyebut sejumlah kota besar seperti Bogor, Surabaya, dan DKI Jakarta sudah lebih dulu memanfaatkan videotron sebagai sumber PAD.
“Di Bogor, pendapatan dari iklan videotron bisa mencapai lebih dari Rp2 triliun per tahun. Artinya peluang ini sangat terbuka jika Balikpapan berani berinovasi,” ujarnya.
Selain berdampak pada pendapatan daerah, pengelolaan videotron secara terpusat juga akan membantu penataan estetika kota. Dengan wajah kota yang bersih dan modern, Balikpapan dinilai akan semakin layak menjadi beranda IKN yang mencerminkan kemajuan dan keteraturan tata kota.
“Kalau semua media luar ruang tertata rapi, Balikpapan akan tampak lebih megah dan modern. Sekaligus membuka peluang kerja bagi anak-anak muda di bidang teknologi informasi dan desain digital,” tambahnya.
Ke depan, Komisi II DPRD berencana mendorong usulan ini melalui pandangan umum fraksi dalam sidang paripurna. Taufik menegaskan, pengelolaan videotron oleh Perumda Manuntung Sukses perlu diatur dalam peraturan daerah agar memiliki dasar hukum yang kuat.
“Kami ingin penyertaan modal dan pengelolaan videotron dimasukkan dalam Perda. Dengan begitu, seluruh biaya operasional dan penyewaan bisa dilakukan oleh Perumda secara mandiri. Ini langkah efisiensi sekaligus penguatan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Langkah ini, DPRD berharap pengelolaan aset digital kota dapat lebih produktif dan tidak lagi sekadar menjadi beban anggaran, melainkan menjadi mesin baru pendapatan daerah yang mendukung pembangunan Balikpapan menuju kota modern dan mandiri. (Adv)
