BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Balikpapan menegaskan pentingnya penegakan peraturan daerah (Perda) yang tidak hanya tegas, tetapi juga dilakukan secara humanis dan profesional.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara fraksi, Muhammad Najib, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda) strategis, yakni tentang Penataan dan Pembinaan Gudang serta Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PGU), di Grand Senyiur Hotel Balikpapan, pada Senin (27/10/2025).
Najib menyoroti lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani berbagai permasalahan di lapangan, terutama terkait penertiban gudang yang tidak sesuai dengan izin dan tata ruang.
“Kami berharap OPD terkait tidak saling lempar tanggung jawab ketika terjadi masalah di lapangan. Satpol PP harus tegas, tapi tetap profesional, humanis, dan berwibawa dalam menegakkan aturan,” ujar Najib.
Fraksi PDIP menilai Raperda Penataan dan Pembinaan Gudang penting untuk memastikan pengelolaan gudang yang tertib dan aman, mengingat Balikpapan memiliki keterbatasan akses jalan serta tantangan tambahan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
PDIP juga mendorong adanya kajian komprehensif yang mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, teknis, dan keamanan agar peraturan yang disusun benar-benar efektif dan tidak tumpang tindih.
Selain itu, PDIP mengingatkan pentingnya peran camat dan lurah dalam melakukan pengawasan di wilayahnya masing-masing. “Sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota, camat dan lurah harus ikut aktif melakukan pembinaan agar pelaksanaan Perda berjalan sesuai ketentuan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Fraksi PDIP juga memberikan perhatian besar terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
Menurut Najib, regulasi ini harus menjadi dasar kebijakan yang memastikan semua pihak termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia memperoleh kesempatan yang setara dalam pembangunan daerah. “Raperda ini harus menjadi alat penggerak agar perspektif gender hadir dalam setiap kebijakan dan program pemerintah,” jelasnya.
PDIP juga menekankan perlunya insentif dan sanksi bagi OPD yang tidak menjalankan kebijakan anggaran responsif gender. Di sektor pendidikan, Najib menyoroti minimnya fasilitas ramah gender dan menyerukan peningkatan sarana serta prasarana yang inklusif.
Menutup pandangannya, Fraksi PDIP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembahasan kedua Raperda tersebut agar lebih proporsional, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat. “Kami ingin Balikpapan menjadi kota yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945,” tutup Najib. (Adv)
