BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Keluhan warga tentang air yang hanya mengalir pada dini hari menjadi sorotan utama dalam dialog warga yang digelar Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, di RT 39 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, pada Sabtu (25/10/2025) malam.
Dalam forum bertema Sinergi Pembangunan Infrastruktur Lingkungan dan Pelayanan Air Bersih untuk Kesejahteraan Masyarakat itu, warga secara terbuka menyampaikan persoalan yang mereka hadapi dari infrastruktur rusak, pelayanan kesehatan, hingga pungutan di sektor pendidikan.
Suasana dialog berlangsung hangat dan interaktif. Salah satu keluhan yang paling banyak disuarakan adalah sulitnya mendapatkan air bersih di jam normal. Warga mengaku air baru mengalir sekitar pukul 02.00 Wita, sehingga mereka harus bangun tengah malam untuk menampung air.
“Masalah air ini sudah lama, kami harap PDAM bisa memperbaiki sistem distribusinya,” ungkap salah satu warga.
Menanggapi hal itu, Halili Adinegara menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi warga ke Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), agar distribusi air bisa berlangsung lebih baik dan merata.
“Kami sudah menerima banyak keluhan seperti ini. Kami akan mendorong PDAM memperbaiki sistem agar air bisa mengalir di waktu normal,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, pada Minggu (26/10/2025).
Selain soal air bersih, Halili juga menyoroti kondisi jembatan dan drainase di lingkungan tersebut yang dinilai sudah mendesak untuk diperbaiki. Ia berjanji akan mengusulkan perbaikan infrastruktur itu dalam waktu dekat.
“Jembatan akan segera kami usulkan perbaikannya agar bisa digunakan kembali dengan aman dan nyaman,” ujarnya.
Dalam dialog itu, warga juga mengeluhkan pelayanan BPJS Kesehatan yang tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah, serta masalah pungutan biaya perpindahan siswa sekolah yang mencapai jutaan rupiah.
Halili menegaskan, kebijakan semacam itu tidak dibenarkan dan meminta Dinas Pendidikan untuk segera menindaklanjuti laporan warga. “Tidak boleh ada pungutan yang membebani orang tua murid. Sekolah negeri harusnya memfasilitasi, bukan mempersulit,” tegasnya.
Ia berharap, kegiatan serap aspirasi seperti ini tidak hanya menjadi forum keluhan, tetapi juga wadah mencari solusi bersama antara masyarakat dan pemerintah. “Semua aspirasi warga akan kami kawal. Tujuannya sederhana: agar masyarakat Balikpapan bisa merasakan pelayanan publik yang adil, cepat, dan merata,” pungkasnya. (Adv)
