BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Masalah klasik air bersih dan sampah kembali mencuat dari wilayah Balikpapan Utara.
Dalam agenda reses di Kelurahan Gunung Samarinda, pada Selasa (21/10/2025), Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan Iwan Wahyudi menerima langsung keluhan warga yang hingga kini masih kesulitan mendapatkan aliran air bersih dan pelayanan sampah yang tidak disiplin.
Bagi Iwan, persoalan ini bukan sekadar aduan rutin, tetapi sinyal kuat bahwa layanan dasar warga masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah kota dan mitra kerja terkait.
“Ada sekitar 14 kepala keluarga di RT 1, 2, dan 3 yang sudah lama tidak mendapatkan aliran air. Ini kebutuhan vital, bukan hal yang bisa ditunda. Pemerintah dan PTMB harus segera mencari solusi,” tegas Iwan, saat dikonfirmasi pada Kamis (23/10/2025).
Untuk memastikan langkah konkret, Iwan turut menghadirkan perwakilan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) dalam reses tersebut. Ia meminta agar dilakukan pengecekan teknis serta rekayasa saluran distribusi air agar warga bisa segera menikmati pasokan air bersih yang stabil.
“Kita tidak ingin keluhan ini hanya dicatat, tapi benar-benar diselesaikan. PTMB sudah hadir di lapangan, tinggal bagaimana tindak lanjut teknisnya,” ujarnya.
Selain air bersih, warga juga menyoroti persoalan lambatnya pengangkutan sampah di TPS setempat. Bau menyengat yang muncul terutama saat musim hujan membuat warga tak nyaman beraktivitas.
Menanggapi hal itu, Iwan menegaskan akan mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar memperbaiki pola pengangkutan dan penjadwalan armada. “Warga minta DLH disiplin, jangan terlambat angkut sampah. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” kata Iwan.
“Namun di sisi lain, warga juga harus tertib. Perlu ketegasan aturan agar tak ada lagi yang membuang sampah di luar jam yang ditentukan,” tambahnya.
Ia menilai bahwa kedisiplinan warga dan ketegasan pemerintah harus berjalan seimbang agar kebersihan lingkungan benar-benar terjaga.
Iwan menegaskan, reses bukan sekadar rutinitas formal anggota dewan. Bagi dirinya, kegiatan itu adalah sarana penting untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar sampai ke meja kebijakan. “Reses adalah amanah untuk mendengar dan memperjuangkan. Aspirasi warga tidak boleh berhenti di forum pertemuan saja,” tegasnya.
Ia memastikan seluruh masukan warga akan dibawa ke pembahasan tingkat kota bersama dinas teknis terkait, termasuk PTMB dan DLH.
“Kami ingin kebutuhan dasar masyarakat, seperti air dan kebersihan lingkungan, menjadi prioritas nyata pemerintah. Karena di situlah ukuran keberpihakan terhadap warga terlihat,” pungkasnya. (Adv)
