BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Meski menghadapi pemangkasan anggaran cukup besar dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program prioritas yang langsung dirasakan masyarakat.
Langkah efisiensi dan penajaman program menjadi strategi utama, agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Yusri menjelaskan bahwa efisiensi ini bukan sekadar penghematan, melainkan upaya memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran. Sektor penanganan banjir menjadi fokus utama, karena menyangkut kebutuhan dasar dan keselamatan warga.
“Kita ingin memastikan dana yang terbatas benar-benar digunakan untuk hal yang paling dibutuhkan masyarakat. Banjir menjadi prioritas utama karena dampaknya langsung dirasakan warga,” ujar Yusri, pada Rabu (15/10/2025).
Legislatif Partai Golkar mengungkapkan, berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, menyebabkan kapasitas fiskal Balikpapan menurun drastis. Dari total sekitar Rp1,8 triliun anggaran, sekitar 70 persen mengalami pemotongan.
Kondisi tersebut memaksa pemerintah kota menunda beberapa proyek besar, seperti pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur. Namun,DPRD menilai keputusan itu realistis, mengingat prioritas utama tetap pada sektor dengan dampak langsung ke masyarakat.
“Pemkot sudah mengambil langkah tepat dengan mengalihkan sebagian anggaran ke program yang lebih urgen, seperti drainase dan infrastruktur pengendali banjir,” jelas Yusri.
Yusri menegaskan, efisiensi bukan berarti pembangunan berhenti. Melalui sinergi DPRD dan Pemkot, arah pembangunan akan difokuskan pada kegiatan yang strategis dan berkelanjutan.
“Kuncinya adalah perencanaan yang matang. Bukan besar kecilnya anggaran, tapi bagaimana mengelolanya agar manfaatnya maksimal bagi warga,” pungkasnya. (Adv)
