BorneoFlash.com, JAKARTA – Kasus keracunan yang meluas membuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik dari masyarakat sipil hingga DPR. Sebagian pihak bahkan mendesak pemerintah menghentikan sementara program tersebut.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menetapkan kasus keracunan MBG sebagai kejadian luar biasa (KLB) agar penanganan berlangsung lebih cepat. Koalisi Kawal MBG juga meminta pemerintah menghentikan program untuk melakukan evaluasi total. Peneliti ICW Eva Nurcahyani menuding pemerintah mengelola MBG secara buruk dan minim akuntabilitas.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi menyeluruh. Ia memastikan DPR akan memantau langsung dapur penyedia makanan dan membenahi kelemahan program bersama pemerintah.
JPPI mencatat jumlah korban naik dari 5.360 kasus pada 14 September menjadi 6.452 kasus per 21 September. Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah mencatat kasus keracunan tertinggi.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang meninjau dapur penyedia makanan di Bandung Barat menilai penyedia baru lalai menyajikan makanan dalam jumlah besar. Ia meminta daerah menyiapkan obat-obatan dan fasilitas pendukung untuk mengantisipasi keracunan massal. (*)
