BorneoFlash.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepatuhan Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Senin (14/7/2025).
Sosialisasi tersebut digelar dalam rangka memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
kegiatan ini dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Diskominfo PPU, Arsan, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan (IKPH) Eko Sumarlianto, serta Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Khaidir, yang hadir sebagai narasumber. Peserta kegiatan meliputi seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU.
Dalam sambutannya, Plt Sekretaris Diskominfo, Arsan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemkab PPU dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
“Sosialisasi ini menjadi tolok ukur sejauh mana komitmen kita dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Arsan.
Ia juga mendorong seluruh PPID Pelaksana di OPD untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas lembaga agar pengelolaan informasi publik dapat berjalan lebih optimal.
“Mari kita bangun sinergi dan kebersamaan, karena layanan publik yang berkualitas dimulai dari informasi yang terbuka, lengkap, dan mudah diakses,” tambahnya.
Arsan juga menekankan pentingnya menjaga dan mempertahankan predikat “Informatif” yang telah diraih Kabupaten PPU dalam penilaian keterbukaan informasi. Untuk itu, seluruh perangkat daerah diimbau memahami tugas dan fungsi PPID sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Setiap informasi yang dapat diakses publik harus dikelola secara sistematis dalam daftar informasi publik dan disampaikan kepada PPID Kabupaten untuk dipublikasikan melalui kanal resmi,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KI Provinsi Kaltim, Muhammad Khaidir, menyampaikan materi teknis seputar pelaksanaan Monev, standar pelayanan informasi, serta pentingnya dokumentasi dan digitalisasi informasi publik di setiap OPD.
Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kapasitas PPID dalam menyajikan informasi publik secara cepat, akurat, dan bertanggung jawab. Pemkab PPU juga menargetkan peningkatan indeks keterbukaan informasi publik sebagai salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan.
“Semoga kegiatan ini dapat menjadi bekal bagi PPID Pelaksana untuk lebih siap menghadapi tantangan layanan informasi publik, serta memberikan pelayanan yang lebih informatif dan berkualitas kepada masyarakat,” pungkas Arsan. (*/DiskominfoPPU)
