Bupati PPU Minta Wilayahnya Jadi Prioritas dalam RPJMD Kaltim, Soroti Program Gratispol yang Tak Sentuh Mahasiswa Daerah

oleh -
Editor: Ardiansyah
Bupati PPU Mudyat Noor saat menghadiri kegiatan musyawarah perencanaan daerah tingkat provinsi Kalimantan Timur. Foto: HO/BorneoFlash/Humas
Bupati PPU Mudyat Noor saat menghadiri kegiatan musyawarah perencanaan daerah tingkat provinsi Kalimantan Timur. Foto: HO/BorneoFlash/Humas

BorneoFlash.com, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) lebih serius memperhatikan pembangunan di wilayahnya. 

 

Hal ini disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Kaltim 2025–2029 dan RKPD 2026 di Gedung Odah Etam, Samarinda, pada Senin (5/5/2025).

 

Dalam forum yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Kaltim dan dibuka oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tersebut, Mudyat menekankan pentingnya PPU menjadi prioritas pembangunan, mengingat posisinya yang strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

 

“Apalagi kalau kita bicara RPJMN, ini menyangkut Indonesia maju menuju Indonesia emas. Kami di PPU juga ingin dilibatkan secara strategis,” ujar Mudyat.

 

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam sambutannya menyatakan bahwa arah pembangunan provinsi ke depan akan difokuskan pada empat sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur berkualitas, dan ekonomi inklusif.

 

Mudyat pun menyatakan dukungannya terhadap program-program unggulan Pemprov Kaltim, salah satunya Program Gratispol. Namun, ia menyesalkan bahwa program tersebut belum mencakup mahasiswa asal PPU yang menempuh pendidikan di kampus cabang Universitas Gunadarma yang berlokasi di wilayahnya.

 

“Sayangnya, program ini tidak berlaku bagi mahasiswa kami di Universitas Gunadarma karena statusnya sebagai kampus cabang,” jelasnya.

 

Menurut Mudyat, hal ini menjadi ironi karena sekitar 90 persen mahasiswa di kampus tersebut merupakan warga asli PPU. Ia juga menyebutkan bahwa pihak universitas telah memberikan potongan biaya pendidikan hingga 70 persen.

 

“Kami berharap Pemprov bisa mempertimbangkan kembali kebijakan ini. Mahasiswa di perguruan tinggi cabang pun tetap bagian dari generasi PPU yang juga membutuhkan perhatian,” tegasnya.

Baca Juga :  Zodiak Harian Selasa 12 Januari 2021

 

Mudyat berharap melalui Musrenbang ini, seluruh kebutuhan dan aspirasi masyarakat PPU dapat ditampung dalam perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi, sehingga pemerataan pembangunan benar-benar bisa dirasakan di seluruh daerah, termasuk PPU. (*)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.