Pemerintah Deregulasi Impor dan Permudah Waralaba

BorneoFlash.com, JAKARTA - Pemerintah

mencabut

Permendag

Nomor

Tahun

2023 jo.

Nomor

Tahun

2024

tentang

impor

Sebagai

gantinya

pemerintah

menerbitkan

Permendag

Nomor

Tahun

2025 yang

mengatur

impor

secara

umum

serta

delapan

Permendag

lain

untuk

klaster

komoditas

Kebijakan

ini

memperkuat

kemudahan

berusaha

dan

meningkatkan

daya

saing

nasional

“

mengarahkan

pemerintah

untuk

menyederhanakan

aturan

demi

menghadapi

ketidakpastian

global.

Kami

memberikan

kemudahan

bagi

pelaku

usaha

mendorong

daya

saing

membuka

lapangan

kerja

, dan

menjaga

investasi

khususnya

sektor

padat

karya

,” kata

Menko

Perekonomian

Kamis

(3/7/2025).

Berikut

delapan

Permendag

berdasarkan

klaster

komoditas

• No. 17/2025:

  Tekstil

  dan

  Produk

  Tekstil

• No. 18/2025:

  Pertanian

  dan

  Peternakan

• No. 19/2025: Garam dan

  Perikanan

• No. 20/2025:

  Bahan

  Kimia, B3, dan Tambang

• No. 21/2025:

  Elektronik

  dan

  Telematika

• No. 22/2025:

  Industri

  Tertentu

• No. 23/2025:

  Barang

  Konsumsi

• No. 24/2025:

  Barang

  Tidak

  Baru

  dan

  Limbah

  Non-B3

Pemerintah

menetapkan

semua

Permendag

tersebut

berlaku

hari

sejak

tanggal

pengundangan

Selain

itu

pemerintah

merelaksasi

impor

terhadap

komoditas

strategis

kayu

untuk

industri

bahan

baku

pupuk

bersubsidi

bahan

bakar

lain,

plastik

pemanis

industri

sakarin

dan

siklamat

bahan

kimia

tertentu

mutiara

, food tray, alas kaki,

serta

sepeda

roda

dua

dan

tiga

Untuk

mempermudah

usaha

waralaba

pemerintah

menerbitkan

Permendag

No. 25/2025

tentang

STPW oleh

pemerintah

daerah

. “Jika

pemerintah

daerah

belum

menerbitkan

STPW

dalam

lima

hari

sejak

permohonan

pelaku

usaha

dapat

menggunakan

bukti

permohonan

sebagai

dasar

operasional

sementara

,”

jelas

Mendag

Budi Santoso.

Kemendag

juga

mencabut

empat

aturan

lama

melalui

Permendag

No. 26/2025,

yaitu

• Permendag

  No. 36/2007 (SIUP)

• Permendag

  No. 22/2016 (

  Distribusi

  Barang

  )

• Permendag

  No. 25/2020 (

  Laporan

  Keuangan

  )

• Permendag

  No. 4/2023 (

  Pupuk

  Bersubsidi

  )

“

Pemerintah

terus

memantau

dan

mengevaluasi

dampak

kebijakan

ini

untuk

memastikan

manfaatnya

bagi

pelaku

usaha

dan

masyarakat

,”

tegas

. (*)