BorneoFlash.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menerbitkan Surat Edaran Nomor 500.12/2119/SJ dan meminta gubernur, bupati, serta wali kota meminjamkan lahan milik pemerintah daerah kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tito meminta setiap kepala daerah mengusulkan tiga lokasi untuk pembangunan SPPG di wilayah masing-masing. Dalam rapat koordinasi virtual pada Kamis (8/5/2025), Tito menegaskan bahwa seluruh pihak harus mempercepat pelaksanaan program MBG.
Ia menyebut program ini dapat menggerakkan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja karena setiap SPPG membutuhkan sekitar 50 relawan untuk kegiatan memasak.
Tito juga meminta pemda mengalokasikan dana hasil efisiensi anggaran guna mendukung program ini. Ia menyampaikan bahwa MBG mampu memperkuat ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi atas dukungan Mendagri. Ia menjelaskan tiga peran strategis pemda dalam menyukseskan program MBG. Pertama, pemda perlu membangun infrastruktur dapur umum atau SPPG.
Kedua, pemda harus membina petani dan pelaku usaha lokal untuk menyediakan bahan baku seperti beras, telur, daging, sayuran, susu, dan buah. Ketiga, pemda perlu menyalurkan makanan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan melibatkan kader Posyandu.
Dadan menambahkan bahwa setiap SPPG melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, sehingga membutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar setiap hari. Ia menilai hal ini dapat membuka peluang ekonomi lokal.
Ia juga menyatakan bahwa BGN akan memberikan insentif kepada kader Posyandu yang membantu distribusi makanan agar program berjalan tepat sasaran.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan para pejabat tinggi madya Kemendagri turut mengikuti rapat tersebut bersama seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia. (*)
