Faisal menyatakan bahwa pihaknya siap memperkuat langkah pencegahan dan penindakan di lapangan. “Kami akan mengawal proses ini agar tidak ada anak yang kehilangan akses pendidikan karena sistem yang tidak adil,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, menilai forum bersama ini sebagai langkah strategis untuk menjamin proses penerimaan murid berjalan jujur dan berkualitas. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dan meritokrasi dalam proses SPMB.
“Kita harus mengawasi proses ini secara sungguh-sungguh karena ini adalah langkah awal anak-anak kita meraih pendidikan berkualitas,” ujar Mahfudz.
Deputi III Kantor Staf Presiden, Syska Hutagalung, menyambut positif inisiatif forum ini. Ia menyatakan bahwa kebijakan pengawasan sudah berbasis evaluasi dan pihaknya siap mendukung forum tersebut secara penuh.
Forum ini diikuti oleh 165 peserta dari berbagai unsur, termasuk Kemendikdasmen, inspektorat daerah, dinas pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, serta berbagai kementerian/lembaga seperti DPR RI, KSP, Kemenko PMK, Kemendagri, Kemensos, Kemenag, KemenPPPA, Bappenas, BPKP, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Ombudsman RI, KPK, KPAI, dan Komnas Disabilitas.
Kemendikdasmen berharap forum ini mampu melahirkan sistem pengawasan lintas sektor yang lebih terintegrasi, responsif, dan akuntabel, sehingga pelaksanaan SPMB 2025/2026 benar-benar menjamin hak pendidikan yang bermutu bagi seluruh anak Indonesia. (*/kemendikdasmen.go.id)
