BorneoFlash.com, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memimpin rapat terbatas bersama Gubernur Papua Tengah dan sejumlah bupati dari wilayah tersebut.
Dalam rapat yang berlangsung di Bali pada Jumat, 6 Juni 2025, mereka membahas rencana pembangunan pos militer agar aparat tidak lagi menggunakan fasilitas milik masyarakat sipil.
Pigai menyebut bahwa saat ini aparat TNI dan Polri masih menempati sejumlah gereja dan rumah klasis di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya untuk dijadikan pos penjagaan.
“Gubernur dan para bupati menyampaikan rencana pembangunan pos-pos baru yang akan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Mereka juga bersedia menyediakan lahan untuk mendirikan pos penjagaan TNI dan Polri,” kata Pigai dalam keterangan tertulisnya, pada Sabtu (7/6/2025).
Pigai juga menyoroti terus berlangsungnya konflik sosial di Intan Jaya dan Puncak Jaya. Ia mencatat sekitar 60 ribu warga dari dua kabupaten tersebut terpaksa mengungsi akibat konflik bersenjata.
“Warga di dua distrik di Intan Jaya dan Puncak Jaya bahkan mengungsi seluruhnya. Saat ini, dua distrik itu benar-benar kosong,” ujarnya.
Di Puncak Jaya, konflik sosial terjadi akibat perseteruan antara dua kubu pendukung pasangan calon bupati. Pigai menekankan perlunya upaya rekonsiliasi dan pendekatan restorative justice melalui mekanisme denda adat. Ia juga meminta pemerintah pusat segera melantik bupati dan wakil bupati definitif.
Sebelumnya, pada Kamis, 5 Juni 2025, bentrokan pecah antara dua kubu pendukung pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Puncak Jaya. Konflik itu dipicu sengketa hasil pemilu (PHPU) dan menewaskan dua orang serta melukai lebih dari 200 lainnya.
“Aksi saling serang antar massa pendukung menyebabkan 215 orang luka-luka dan dua orang meninggal dunia,” ujar Kapolres Puncak Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Achmad Fauzan dalam keterangannya.
Pihak keluarga telah mengkremasi kedua korban jiwa, yakni Ilunik Wonda (40) dan Opfen Gire (50), yang berasal dari kubu pendukung pasangan calon nomor urut 2, Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga.
Selain itu, bentrokan tersebut melukai 106 orang dari kubu nomor urut 2 dan 109 orang dari kubu nomor urut 1. Massa juga membakar sembilan rumah dan tiga honai (rumah adat Papua). (*)
