“Jalan layang Bontang Kuala sangat mendesak. Saat banjir rob datang, akses ke kampung wisata itu lumpuh total. Aktivitas warga terganggu, begitu pula sektor ekonomi dan pariwisata,” jelas Andi Faiz.
Ia menambahkan, rencana tersebut telah disampaikan Pemkot kepada DPRD dan akan dibahas lebih lanjut di komisi terkait, untuk diselaraskan dengan kebijakan anggaran serta dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKPD).
“Prinsipnya DPRD mendukung penuh. Ini harus segera dibahas agar bisa masuk dalam KUA-PPAS. Jangan sampai tertunda karena menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Andi Faiz juga menyoroti pentingnya penerapan skema multiyears agar proyek-proyek besar dengan kebutuhan anggaran ratusan miliar rupiah dapat direalisasikan secara bertahap, sesuai kemampuan fiskal daerah dan dukungan dari pemerintah pusat.
Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya sinergi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat. Khususnya untuk proyek jalan layang, tantangan seperti klaim lahan dan tuntutan ganti rugi kerap menjadi hambatan.
“Perlu kerja sama dari semua pihak — tokoh agama, masyarakat, dan pemuda. Jangan sampai rencana besar ini terhambat karena masalah lahan atau ganti rugi yang tidak realistis. Ini harus dikomunikasikan sejak awal,” pungkasnya. (*)
