BorneoFlash.com, BONTANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus memperkuat komitmennya dalam menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih tersebar di sejumlah wilayah kota.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota yang digelar pada Senin (14/4/2025), Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan bahwa setidaknya masih terdapat sekitar 150 unit RTLH yang membutuhkan penanganan.
Sebagai solusi konkret, Pemkot Bontang mengusulkan peningkatan anggaran bantuan perbaikan rumah melalui skema program Atap, Lantai, Dinding (ALADIN). Anggaran yang sebelumnya hanya Rp25 juta per unit, kini diusulkan menjadi Rp50 juta.
“Kalau Rp25 juta tidak cukup untuk penanganan rumah tidak layak huni. Maka kami usulkan Rp50 juta per unit,” ujar Neni dalam sambutannya.
Total dana yang diproyeksikan mencapai Rp7,5 miliar dan akan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai payung hukum pelaksanaannya. Neni optimistis, melalui program ini seluruh RTLH di Kota Bontang dapat dituntaskan dalam waktu dekat.
“Kami yakin (RTLH) bisa diselesaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, selain memperbaiki kondisi fisik hunian, Wali Kota juga menekankan pentingnya aspek sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan.
“Kalau rumahnya bagus tapi sanitasi buruk, tetap saja tidak sehat. Jadi dua-duanya harus diselesaikan,” ungkapnya.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan Pemkot Bontang dalam menekan angka kekumuhan kota. Saat ini, luas kawasan kumuh tersisa 12,61 hektare dari sebelumnya 72 hektare pada tahun 2017.
Dengan program ALADIN dan pendekatan menyeluruh terhadap perbaikan lingkungan, Pemkot Bontang berharap dapat mewujudkan kota yang lebih layak huni, sehat, dan bermartabat bagi seluruh warganya. (*)
