Hal ini jika tidak diantisipasi, pengelolaan sampah yang buruk akan memperparah krisis lingkungan global, mulai dari perubahan iklim, pencemaran air, tanah, hingga udara.
Setelah meninjau lapangan, Menteri Hanif memimpin Rapat Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah Perkotaan yang dihadiri langsung Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, bersama jajaran OPD, perwakilan masyarakat, serta pihak swasta.
Rapat ini membahas berbagai praktik baik dan tantangan pengelolaan sampah di Balikpapan. Termasuk di dalamnya bagaimana meningkatkan peran masyarakat, rencana pengembangan TPA Manggar, serta presentasi dari PT Pertamina Hulu Mahakam terkait inisiatif Waste to Energy for Community (Wasteco).
“Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sangat krusial untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dari forum ini, kita harap bisa lahir solusi jangka panjang yang aplikatif,” tegas Menteri Hanif dalam arahannya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023, Kota Balikpapan menghasilkan sampah harian sebanyak 534,66 ton, dengan capaian pengurangan 28,03% dan penanganan 71,5%.
“Kita dorong peningkatan pengurangan sampah, sehingga sampah yang dibawa ke TPA hanya residu. Selain itu, fasilitas seperti bank sampah dan rumah kompos harus diperluas hingga tingkat RW”, kata Hanif.
Saat ini Balikpapan memiliki satu Bank Sampah Induk, 113 Bank Sampah Unit, 45 Rumah Kompos, dan satu ITF. Pengembangan fasilitas ini disebut sebagai prioritas agar pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat lebih masif.
Kementerian LH/BPLH mengajak semua pihak untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Dengan sinergi yang kuat, Indonesia diyakini bisa keluar dari krisis lingkungan menuju masa depan yang bersih dan sehat. (*)
