Presiden Prabowo Instruksikan Penghapusan Kuota Impor untuk Barang Kebutuhan Pokok

oleh -
Penulis: Wahyuddin Nurhidayat
Editor: Ardiansyah
Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan pengarahan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, 8 April 2025. Foto : Imam Sukamto
Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan pengarahan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, 8 April 2025. Foto : Imam Sukamto

BorneoFlash.com, JAKARTAPresiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran pemerintahan untuk menghapus sistem kuota impor, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia menilai sistem kuota justru menghambat kelancaran perdagangan.

 

“Siapa pun yang mampu dan ingin mengimpor, silakan. Kita tidak lagi menggunakan sistem tunjuk-menunjuk. Tidak ada lagi yang hanya ini boleh, itu tidak boleh,” tegas Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025, seperti tertulis dalam keterangan resmi.

 

Presiden menyebut telah memberikan arahan tersebut kepada Menteri Koordinator, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin mempermudah pelaku usaha dan merampingkan birokrasi melalui penghapusan kuota impor.

 

Presiden juga menyoroti komoditas daging sebagai salah satu fokus kebijakan ini. Ia meminta Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan membuka peluang impor seluas-luasnya kepada semua pihak.

 

“Mau impor apa pun, silakan. Rakyat kita juga cerdas. Selama ini, sistem kuota hanya menunjuk perusahaan A, B, C, dan D. Hanya mereka yang boleh impor—itu tidak adil,” tegasnya.

 

Presiden mengeluarkan pernyataan ini setelah mendengar langsung keluhan dari para pengusaha yang bermitra dengan perusahaan global, terutama dari Amerika Serikat. Mereka mengungkapkan bahwa sistem kuota impor di Indonesia menciptakan ketidakpastian dalam negosiasi bisnis dan bisa menghambat kegiatan usaha.

 

Untuk itu, Presiden menilai penghapusan kuota sebagai langkah penting dalam agenda deregulasi pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin menciptakan kepastian dalam mekanisme impor sekaligus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. (*)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.