BorneoFlash.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani MoU pada 22 Maret 2025 untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kerja sama ini bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kementerian PU akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur umum. PU menyediakan lahan dan perizinan, sementara BUMN karya membangun serta melengkapinya dengan peralatan dapur. “Ada 1.542 SPPG yang harus segera dibangun,” kata Menteri PU, Dody Hanggodo.
CSR dari tiga BUMN karya—PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, dan PT Pembangunan Perumahan—membiayai pembangunan dapur SPPG. Setiap unit dapur membutuhkan Rp 4,5 miliar untuk bangunan, parkir, akses masuk, jaringan air bersih, sanitasi, IPAL, peralatan dapur, dan kendaraan distribusi.
Dapur SPPG berdiri di lahan Kementerian PU seluas 900 meter persegi, dengan bangunan utama 300 meter persegi dan area parkir. Kementerian PU juga menyediakan jaringan air bersih, sanitasi, IPAL, sumur bor, serta peralatan dapur sesuai standar BGN.
Survei Balai PU menemukan 51 lahan Kementerian PU digunakan sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra. Setelah kajian, sembilan lokasi dipilih untuk pembangunan dapur SPPG di Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
Tiga lokasi prioritas adalah Kebumen (Jawa Tengah), Banjar (Jawa Barat), dan Jambi karena dekat sekolah Yayasan Pendidikan Putra, memiliki akses mudah, dan banyak sekolah dalam radius enam kilometer.
PT Pembangunan Perumahan membangun di Banjar, PT Adhi Karya di Kebumen, dan PT Hutama Karya di Jambi. Ketiga lokasi ini menjadi proyek percontohan.
Setelah MoU dan PKS ditandatangani serta perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. Pembangunan dapur SPPG diperkirakan berlangsung empat bulan agar bisa segera beroperasi tahun ini. (*)
