“Kami menginginkan anggaran yang dialokasikan dapat menghasilkan kinerja yang terukur. Setiap rupiah yang digunakan harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk menyesuaikan proporsi anggaran sesuai dengan arahan Presiden, termasuk dalam aspek perjalanan dinas dan penyelenggaraan rapat di lingkungan pemerintahan daerah.
“Perjalanan dinas pada dasarnya bertujuan untuk mendukung peningkatan kinerja. Jika tidak memberikan dampak yang signifikan dan terukur, maka sebaiknya tidak dilakukan,” tegasnya.
Sebagai penutup, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam menunjang efisiensi birokrasi, termasuk dalam mengurangi ketergantungan pada perjalanan dinas.
“Tidak semua kegiatan harus dilaksanakan secara langsung melalui perjalanan dinas. Saat ini sudah tersedia berbagai platform digital yang dapat dimanfaatkan. Kemajuan teknologi harus kita adaptasi demi efektivitas dan efisiensi pemerintahan,” pungkasnya.
