BorneoFlash.com, NUSANTARA – Pemerintah belum memastikan waktu pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah membatalkan rencana awal pada Januari 2025.
Pembatalan ini tertuang dalam surat Menteri PAN-RB Rini Widyantini pada 24 Januari 2025, dengan dua alasan utama:
- Konsolidasi Internal – Kementerian/Lembaga masih menyusun organisasi dan tata kerja.
- Penyesuaian Infrastruktur – Gedung perkantoran dan hunian ASN di IKN belum siap hingga akhir 2024.
Pemerintah akan mengumumkan jadwal pemindahan ASN di kemudian hari.
Dampak Ekonomi Pembangunan IKN
Ekonom UPNVJ Achmad Nur Hidayat menyoroti anggaran Rp75,8 triliun untuk tahap pertama (2022-2024) dan Rp48,8 triliun yang dialokasikan Presiden Prabowo untuk tahap kedua (2025-2029). Ia mempertanyakan apakah manfaat ekonomi sebanding dengan investasi besar ini.
Laporan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa investasi IKN belum memberikan efek pengganda signifikan. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur hanya naik 0,2-0,3 persen dari target 1,5-2 persen, sementara kontribusi terhadap PDB nasional masih 0,01 persen.
Selain itu, proyek ini hanya menciptakan 20.000 lapangan kerja, lebih rendah dari ekspektasi karena dominasi kontraktor besar dan penggunaan teknologi modern.
Dampak Sosial dan Lingkungan
Alih fungsi lahan mengakibatkan penggusuran masyarakat adat dan kelompok rentan. Menurut Walhi, sekitar 200.000 hektare hutan berisiko mengalami deforestasi, yang berpotensi meningkatkan emisi karbon, mengurangi keanekaragaman hayati, dan memicu bencana ekologis.
Evaluasi Keberlanjutan
Achmad menyarankan pemerintahan Prabowo mengevaluasi proyek ini secara kritis. Jika dampaknya masih minim, ia mengusulkan realokasi anggaran ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Namun, jika proyek tetap berjalan, ia menekankan pentingnya efisiensi dengan keterlibatan swasta melalui skema KPBU agar pembangunan benar-benar bermanfaat bagi rakyat. (*)
