BorneoFlash.com, PENAJAM – Indeks Desa Membangun (IDM) adalah salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mengukur perkembangan desa.
IDM juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan desa dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Karena itu, pemutakhiran IDM perlu dilakukan untuk mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depannya.
Demikian pernyataan Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun saat membuka kegiatan pemutakhiran hasil pendataan IDM dan penandatanganan berita acara IDM Kabupaten PPU tahun 2024, Rabu (31/7/2024) siang.
Dikatakan Marbun, bahwa IDM juga merupakan alat ukur status perkembangan desa sebagai bagian dari penyusunan rekomendasi kebijakan yang diperlukan.
Menurutnya, hasil Pemutakhiran IDM setiap tahun menjadi sangat penting karena akan digunakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan RI dalam perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam RAPBN tahun anggaran berikutnya.
“Oleh karena itu berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi status desa berdasarkan IDM 2024 Kabupaten PPU memiliki 21 desa mandiri dan sembilan desa maju. Ada tiga desa naik status dari maju menjadi mandiri, yaitu Desa Api-Api, Desa Sukomulyo dan Desa Wonosari,” katanya.
Marbun berharap hasil dari IDM tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai basis data pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama, yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Saya ingin mengingatkan kembali bahwa pembangunan desa bukanlah tanggung jawab pemerintah semata,” katanya.
“Partisipasi aktif dari masyarakat desa, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan yang kita harapkan bersama. Mari kita terus bekerja sama, bergandengan tangan, dan bersinergi dalam membangun desa-desa kita menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” ucapnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) PPU, Tita Deritayati dan diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU. (Adv/*DiskominfoPPU)
