BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Knowledge Management Forum (KMF) Pokja Perubahan Iklim yang dilaksanakan selama dua hari, pada tanggal 3-4 Juni 2024, menjadi agenda dalam rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke XVII Tahun 2024 di Kota Balikpapan.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan Water Management Forum (WMF) yang diikuti oleh Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI), dengan mengangkat tema “Optimalisasi Penataan Ruang, Pengelolaan Air dan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim untuk Pengendalian Bencana Hidrometeorologi”.
Kegiatan di hari pertama dilaksanakan di Aula Balai Kota Balikpapan, sedangkan untuk hari kedua dengan melakukan kunjungan ke Mangrove Graha Indah dan Kampung Iklim Batu Ampar dan Bendungan Sepaku Semoi & Intake Sepaku – IKN.
Pokja Perubahan Iklim ini salah satu kelompok kerja dalam perkumpulan pemerintah kota seluruh indonesia, yang khusus mendiskusikan tentang isu perubahan iklim. Saat ini, pelaksanaan KMF dan WMF mendiskusikan terkait Optimalisasi Penataan Ruang, Pengelolaan Air dan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim untuk Pengendalian Bencana Hidrometeorologi.
Wali Kota Balikpapan, H Rahmad Mas’ud saat menyambut para peserta forum diskusi berharap, forum ini dapat memberikan masukan, gagasan strategis untuk kemajuan bersama bagi kota-kota Se-Indonesia.
“Diskusi ini mendatangkan manfaat dan kolaborasi juga sinergi, karena saya yakin dari satu daerah dengan yang lainnya pasti memiliki beragam informasi. Perbedaan masalah itu akan bisa kita satukan menjadi ide gagasan bagi permasalahan kita,” ucapnya.
Menurutnya, perubahan iklim terkait lingkungan menjadi hal yang terpenting di Kota Balikpapan, yang mana Pemerintah kota Balikpapan sangat peduli sehingga ini menjadi program strategis menuju tata kota berbasis lingkungan.
“Memelihara hutan maupun lingkungan dan juga mangrove yang ada di pesisir Kota Balikpapan. Apalagi Balikpapan kotanya kecil, hanya sekitar 52.000 hektare saja, yang diapit beberapa daerah penghasil tambang,” katanya.
Kota Balikpapan yang dikenal dengan kota minyak, sebenarnya bukanlah kota penghasil minyak. Balikpapan tidak memiliki sumber minyak dan melarang melakukan eksplorasi tambang. “Walaupun 65% tanah kami mengandung batubara, tetapi jejak para pendiri kami telah membuat komitmen tidak boleh ada penambangan apapun di kota Balikpapan,” sebutnya.
Oleh karenanya, Balikpapan dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, bahkan Se Indonesia, menjadi salah satu kota yang terbersih. “Kinerja dan gagasan kita, melihat aspek lingkungan tersebut sebagai upaya menjaga daerah. Termasuk dengan memelihara lingkungan, karena kalau bukan kita yang pelihara siapa lagi,” tegasnya.
Dia juga berharap Kota Balikpapan sebagai teras Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki peranan strategis.
Sementara itu, Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam menyambut baik forum ini menjadi salah satu dari belasan rangkaian acara Rakernas APEKSI XVII di Balikpapan.
Apalagi kegiatan juga dihadiri sejumlah narasumber antara lain dari World Bank. “Apa pun isu global saat ini, baik perubahan iklim maupun pandemi atau kebencanaan, biasa pemerintah kota menjadi fokus utama adalah warga,” ujarnya.
Pemerintah Kota dianggap paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi di suatu daerah. Misalnya persoalan kesehatan, di mana warga akan langsung protes kepada pemerintah kota. Termasuk juga persoalan infrastruktur seperti jalan negara dan provinsi yang bermasalah, maka pemerintah kota akan menjadi sasaran keluhan warga.
Sebenarnya isu global tersebut memberikan dampak secara lokal, maka pembahasan ini sangat strategis, karena ada regulator dari dinas terkait dan operator dari BUMD dalam hal ini PDAM, menjadikan forum ini sangat penting.
Ia berharap pertemuan ini dapat jadi awal mempertemukan seluruh BUMD, karena ini bisa mengkoordinir banyak sekali persoalan. “Saya harap kegiatan ini terus berlanjut,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil diskusi, diperoleh beberapa rekomendasi, diantaranya restrukturisasi regulasi dan kebijakan yang terintegrasi hulu-hilir dalam hal upaya adaptasi perubahan iklim, terutama ke dalam seluruh dokumen dan menjadi prioritas perencanaan pembangunan baik pusat hingga ke daerah.
Yang menjadi hasil diskusi kedua, meningkatkan keterlibatan serta kompetensi masyarakat dan memasukkan isu perubahan iklim ke dalam kurikulum pendidikan. Termasuk, perlu dilakukan penguatan kolaborasi dan kerjasama antar pemerintah dan antar daerah.
Selain itu juga, penting untuk membuka informasi dan peluang pendanaan iklim yang bersumber bukan hanya dari APBN dan APBD, termasuk mendorong kontribusi swasta. Begitu juga, penetapan kebijakan mandatory spending, untuk belanja APBN dan APBD dalam hal perubahan iklim dan peningkatan layanan air minum.
Rekomendasi tersebut telah disampaikan Pokja Perubahan Iklim kepada perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, BNPB serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Adv)
