“Kami siap untuk memberikan masukan kepada siapapun yang ditunjuk kementerian lembaga oleh pemerintah menjadi pihak yang akan berproses di Mahkamah Konstitusi,” katanya menambahkan.
Sandiaga mengatakan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif perlu diperkuat, sehingga investasi dan insentif tambahan mesti dilakukan. Dia menyebut ada insentif yang akan diberikan kepada pengusaha sektor pariwisata.
“Dan yang ketiga, ada juga insentif-insentif tambahan, terutama mengenai investasi dan pariwisata yang perlu kita galakkan bagi sektor pariwisata ekonomi kreatif, karena kita ingin memperkuat justru sektor ini yang beralih sebagai penghasil penerimaan negara tertinggi setelah pajak dan migas untuk bisa terus menopang penerimaan negara dan proses pembiayaan pembangunan pemerintah,” katanya.
Untuk sementara waktu, pemerintah daerah selaku pihak yang akan berkewenangan dapat memberikan insentif kepada pelaku wisata. Misalnya, berupa potongan pajak yang belum mengikuti kebijakan 40-75 persen potongan untuk PBJT.
“Ya, tentunya pemerintah daerah nanti akan menetapkan, tapi berdasarkan masukan dari pelaku wisata, mereka intinya tidak akan ada perubahan dari tahun kemarin dari yang apa yang dibayarkan. Jadi misalnya nanti angkanya itu antara 10-15 persen berarti insentifnya harus dilakukan pengurangan dari yang 40 persen yang ada di undang-undang,” kata Sandiaga.
“Kalau dari judicial review, tentunya nanti akan kita ikuti hasil dari proses judicial review tersebut. Tapi per hari ini, insentif ini adalah yang dapat dilakukan oleh Pemda untuk menindaklanjuti dan memberikan solusi kepada keluhan dari para pelaku industri dan jasa hiburan ini,” ujar dia.
“Tergantung dari pemerintah daerahnya, tapi tentunya karena ini untuk menjawab keluhan jadi tidak ada perubahan sama yang tahun sebelumnya,” kata dia.
