BorneoFlash.com, SENDAWAR – Untuk membangun akses konektivitas antar kampung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) meluncurkan program Kolaborasi Konektivitas Kampung Tertinggal.
Adapun program ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kampung dan mencapai target zero desa tertinggal di Kubar pada 2024 mendatang.
Peluncuran dilakukan oleh Bupati Kubar yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Ayonius, didampingi Asisten Administrasi Umum Sahadi, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Yudianto Rihartono, di Grand Ballroom lt.3 Hotel Mercure Samarinda, Senin (13/11/2023).
Ayonius mengatakan bahwa berdasarkan penetapan status desa dan sesuai hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM). Pada 2023 ini ada 4 kampung atau desa tertinggal di Kubar. Yaitu, Kampung Lemper, Deraya, Gerunggung dan Tanjung Soke di Kecamatan Bongan.
Ia mengatakan, pembangunan daerah tertinggal di Kubar memiliki tantangan yang diantaranya penyediaan akses jalan sangat sulit, karena jarak yang jauh dan jumlah penduduk yang relatif sedikit.
Faktor itu berdampak pada rendahnya akses ke pelayanan kesehatan, pendidikan, angka kemiskinan yang tinggi dan roda pergerakan ekonomi pun berjalan lambat.
Dengan adanya tantangan ini, Ayonius mengakui jika Pemkab Kubar tidak mampu mengerjakan pembangunan sendiri, tanpa berkolaborasi dengan pihak lainnya.
Kemudian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang minim, maka penggunaannya menyesuaikan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan untuk pengerjaan yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan jalan, sebagai akses konektifitas menuju kampung tertinggal tersebut, melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Baik dari sisi pendanaan maupun pelaksanaan. Kolaborasi dengan Pemprov melalui usulan pendanaan Bantuan Keuangan dan dukungan terhadap Zero Desa Tertinggal di Kaltim” katanya.
Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat melalui usulan dengan mekanisme Inpres Jalan Daerah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023, tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Kerjasama lainnya menggandeng TNI dengan mekanisme swakelola, Karya Bakti dan TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa) maupun dengan mendorong perusahaan di sekitar kampung tertinggal untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya atau Corporate Social Responsibility (CSR) mengambil peran mengkoneksikan ruas jalan tersebut.
Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Litbang Kubar Merisa Dilang, mengatakan bahwa sejauh ini panjang jalan menuju Kampung Tertinggal dari Jalan Poros Trans Kaltim sejauh yang bagus sepanjang 8,13 kilometer (Km). Sementara yang belum mantap sepanjang 31,67 Km.
Dengan beberapa titik sungai dan anak sungai yang harus segera ditangani untuk menjamin akses jalan masyarakat dari dan menuju ibukota Kabupaten dan Kecamatan dapat dilakukan.
Adapun tahap pertama dari kolaborasi adalah pemeliharaan ruas jalan pada tahun 2023, pembangunan jembatan dan box culvert pada tahun 2024 serta pembangunan jalan berkelanjutan sampai tahun 2025.
“Makanya kita membangun infrastruktur itu untuk menjembatani kampung – kampung, daerah – daerah yang belum dapat mengakses. Dengan demikian kemampuan keuangan daerah itu hampir 30 – 40% dari APBD memang diberikan perhatian, difokuskan untuk membangun infrastruktur,” ucapnya.
“Kita paham sekali, dengan luasan Kubar 20.000 Km2, itu sangat luas sekali. Sangat berbeda dengan luas kota, Samarinda kurang lebih 600 Km2, Bontang 200 – 300 Km2, begitu pula Balikpapan, tapi kita 20.000 Km2. Ini lah dalam programnya, Kutai Barat yang semakin adil. Adil dalam arti kita fasilitas yang kita bangun semakin banyak dinikmati masyarakat,” kata Merisa.
Pelaksanaan Program Kolaborasi Konektivitas Kampung Tertinggal ini, kata dia, akan mewujudkan konektivitas menuju kampung-kampung tertinggal tersebut.
Kemudian juga mengimplementasikan Reformasi Birokrasi tematik untuk pengentasan kemiskinan. Di mana angka kemiskinan Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 sebesar 10,2% dan ditargetkan turun menjadi 9,06% pada tahun 2024. (Adv)
