BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Untuk menyikapi terhadap rencana aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law, Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan surat edaran kepada Pemerintah Daerah Gubernur, Wali Kota dan Bupati.
Adapun hal-hal yang harus disikapi, pertama bahwa dengan adanya aksi damai ini tidak mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Kedua adalah melakukan koordinasi kolaborasi dengan TNI Polri, untuk mewaspadai jika hal ini berkembang. Yang ketiga adalah pemerintah daerah diminta membuka ruang dialog, menerima mereka seperti yang dilakukan hari ini membuka ruang dialog dan meneruskannya nanti ke pemerintah pusat
“Kami dari Dinas Kesehatan, dalam hal ini mendampingi agar semua berjalan secara damai. Kita melihat mereka memang memasang pita hitam, sebagai bentuk keprihatinan dari tenaga kesehatan. Dan kami juga dari Dinas Kesehatan menjaga, menjamin agar pelayanan hari ini kepada masyarakat tidak terganggu,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, dr Andi Sri Juliarty kepada awak media di sela-sela aksi damai di Balai Kota Balikpapan, Senin (8/5/2023).
Dio kerap disapa berharap hari ini sudah bisa mendapatkan solusi, karena ribuan tenaga kesehatan di pusat sedang melakukan aksi demo. Jika sudah mendapatkan hasil, maka demo ini tidak perlu berkepanjangan.
