Gubernur Kaltim Resmi Buka Konsolidasi Dukungan LKPP dalam Percepatan Pembangunan IKN Nusantara dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Kaltim

oleh -
Penulis: Niken Sulastri
Editor: Ardiansyah
Gubernur Kaltim H Isran Noor didampingi Ketua LKPP RI Hendrar Prihadi membuka Konsolidasi Dukungan LKPP dalam percepatan pembangunan IKN Nusantara dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Kaltim, di Ballroom Hotel Grand Senyiur, pada hari Senin (10/4/2023). Foto: BorneoFlash.com/Niken Sulastri.
Gubernur Kaltim H Isran Noor didampingi Ketua LKPP RI Hendrar Prihadi membuka Konsolidasi Dukungan LKPP dalam percepatan pembangunan IKN Nusantara dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Kaltim, di Ballroom Hotel Grand Senyiur, pada hari Senin (10/4/2023). Foto: BorneoFlash.com/Niken Sulastri.

“Inilah kira-kira latar belakang bagaimana secepatnya pemindahan IKN itu agar pemerataan segera dimulai,” ucapnya.

Orang nomor satu di Benua Etam mengucapkan terimakasih kepada Kepala LKPP beserta rombongan, dan para peserta.

“Manfaatkan kesempatan ini, kita sudah banyak mendapatkan pedoman, petunjuk dan juklak terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Dan baru diselesaikan oleh LKPP pusat. Simak pemaparan dari para narasumber,” terangnya.

Menurutnya, IKN berpedoman dengan buku petunjuk Juklak Juknis dari LKPP.  “Kalau menurut saya khusus untuk IKN ini tidak perlu terlalu jelimat dengan aturan yang ada. Dia harus tersendiri, karena IKN harus tersendiri,” ujarnya.

Konsolidasi Dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). di Ballroom Hotel Grand Senyiur, pada hari Senin (10/4/2023). Foto: BorneoFlash.com/Niken Sulastri.
Konsolidasi Dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). di Ballroom Hotel Grand Senyiur, pada hari Senin (10/4/2023). Foto: BorneoFlash.com/Niken Sulastri.

Mestinya IKN itu diperlakukan khusus, jika mau dikerjakan biar cepat berproses. Yang terpenting, uangnya jangan dikorupsi tetapi diperuntukkan jelas dalam pemanfaatannya. Begitu juga, dalam pengadaan pengadaan kegiatan disana harus cepat.

“Saya kira Kepala LKPP akan merestui tidak akan mempersoalkan itu. Terlebih sudah ada petunjuk dan pedoman,” serunya.

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.