Dalam teori ekonomi, masing masing daerah punya keterbatasan dan tidak akan mampu memproduksi berbagai barang. Setiap daerah akan fokus melakukan produksi barang/jasa yang mempunyai keunggulan kompetitif/komparatif dibanding daerah lain dan melakukan perdagangan (ekspor) dengan daerah lain.
Produk yang dibutuhkan namun tidak dipenuhi dari produksi lokal akan dibeli dari daerah lain (impor). Karena itu, TPID di pemerintah daerah maupun Satgas Pangan sesuai kemampuannya melakukan upaya agar konektifitas ini dapat berjalan lancar dan tidak terganggu.
KPPU Kanwil V bersama dengan aparat penegak hukum berperan, mengambil tindakan yang diperlukan apabila ada hambatan konektifitas perdagangan antar daerah yang merugikan kedua daerah ini.
Hambatan distribusi bisa ditimbulkan oleh berbagai sebab seperti transportasi, permodalan, infrastruktur atau hambatan perdagangan karena kartel, monopoli/monopsoni, oligopoli, maupun hambatan regulasi.
Kanwil V fokus pada adanya hambatan yang dilakukan oleh praktek persaingan usaha yang pelaku usaha.Berdasarkan data PIHPS Nasional, posisi harga cabe rawit di Kaltim pada 6 April 2023 secara rata-rata adalah Rp 61.050/kg. Sedangkan harga di daerah produksi misalnya di Sulawesi Selatan rata-rata adalah Rp. 31.550/kg.
“Menjadi pekerjaan rumah kita bersama bagaimana, agar disparitas harga di Balikpapan maupun di Kaltim secara umum bisa tidak terlampau jauh dari daerah penghasil pangan,” ucap Kepala Kantor Wilayah V Balikpapan KPPU, Manaek SM Pasaribu melalui siaran pers pada hari Jumat (7/4/2023).
Karena di sisi lain, bagi daerah penghasil sangat mengharapkan adanya buyer potensial dari daerah lain yang dapat menyerap produksi mereka dan memberikan penawaran harga lebih baik pula tentunya.
Kanwil V menyarankan agar kemitraan dapat didorong sebagai salah satu solusi link and match antara Kota/Kabupaten di Kaltim dengan daerah lain. Para pelaku usaha perdagangan komoditi pokok disini dapat menjalin kemitraan dengan para produsen maupun pemasok komoditi pokok dari daerah yang surplus.
Dengan kemitraan diharapkan ada kepastian kuantitas pasokan, kualitas dan kepastian harga tentunya. Konektivitas distribusi bahan pangan ini dilakukan setidaknya melalui kerjasama atau kemitraan antara G-t-G (Government to Government), B-t-B (Business to Business) maupun campuran keduanya G-t-B (Government to Business).
