Dewan berharap para petugas yang bertugas pada Pemilu tahun 2024 yang mempunyai pengalaman sebelumnya, sehingga bisa lebih memahami pekerjaan. Kemudian, Komisi mengusulkan perhitungan suara dari Pemilihan Presiden baru DPD, DPRD Pusat dan DPRD Kota.
“Kita balik bisa nggak, walaupun sudah rentetan dari sana. Kalau bisa DPRD kota dulu karena inilah yang rentan, apalagi ada 18 partai. Kita coba usulkan,” ungkapnya.
Terkait anggaran berasal dari APBN, tapi nanti tetap mengusulkan anggaran untuk Pilkada, karena ini Pilkada Kota dan Provinsi. “Entah (anggaran) 60 Kota Balikpapan dan 40 di provinsi,” ujarnya.
Di kesempatan itu, Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha mengatakan RDP ini digelar untuk mengetahui beberapa hal yang telah dilakukan KPU Balikpapan menjelang Pemilu tahun 2024. “Dari dewan ini belum tau persis yang dilakukan KPU hingga saat ini. Banyak hal yang dibahas,” terangnya.
Salah satunya membahas isu judicial review, sumber anggaran untuk Pemilu tahun 2024 bahwa pemilu ini anggaran mutlak dari APBN kalau pilkada baru menggunakan anggaran hibah dari Pemerintah Kota. Termasuk, PPK sudah dilantik dan PPS sedang persiapan.
“Sekarang sedang proses untuk pengajuan tiga nama untuk jajaran sekretariat di tingkat PPK. Sekarang senang digodok oleh teman PPK untuk diusulkan ke KPU dan KPU nanti mengusulkan ke pemerintah kota untuk di SK kan,” paparnya.
