Tak hanya itu, secara fisik pagar kantor KPU yang ada saat ini juga sudah rusak berat dan harus diperbaiki, termasuk ada beberapa atap yang bocor.
Thoha mengungkapkan sebenarnya KPU biasanya mendapatkan dana hibah tahapan dan hibah non tahapan.
Untuk diketahui, hibah non tahapan atau operasional dana untuk membiayai pelaksanaan operasional ketika tidak ada tahapan, yang bertujuan untuk merawat gedung, bayar listrik, bayar internet dan operasional lainnya.
“Total anggaran yang dialokasikan tercatat mencapai Rp 1,6 miliar per tahun, yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan. Biasanya kami dibulan 4 dan 5 itu sudah cair. Nah sekarang sudah sampai dengan bulan 9 itu belum cair,” terangnya.
Ia mengatakan jika sudah menghadap inspektorat terkait dengan ini dan meminta petunjuk. Dari inspektorat ternyata terkendala dengan laporan LPJ hibah ditahun 2021 oleh Sekretaris yang sampai sekarang belum selesai.
“Ada beberapa yang belum ditandatangani oleh sekretaris lama. Dan ketika itu belum selesai maka inspektorat juga tidak akan berani mengucurkan hibah lagi kalau tidak selesai. Inilah bagian upaya kami, karena hibah 2022 itu kami pergunakan untuk persiapan pemilu di tahun 2024,” tutupnya.
